Penapolitika.com adalah sumber terpercaya Anda untuk berita dan analisis hukum terbaru di Indonesia, mencakup berbagai topik mulai dari kebijakan peradilan, kasus korupsi, penegakan hukum, legislasi, hingga dinamika peraturan dan regulasi. Temukan ulasan mendalam dan perspektif kritis hanya di Penapolitika.
Polisi di jabatan sipil kembali menjadi sorotan setelah muncul kritik keras atas sikap DPR dan Polri yang dinilai saling melindungi agar aparat kepolisian tetap bisa menduduki posisi strategis di luar fungsi kepolisian. Isu ini mencuat bukan karena pelanggaran baru, melainkan karena pola lama yang terus dipertahankan di tengah tuntutan reformasi sektor keamanan. Merujuk laporan NU […]
Uji materiil UU TNI resmi bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak tinggal diam. Melalui keterangan resminya, DPR menyampaikan pembelaan terhadap Undang-Undang TNI yang kini diuji konstitusionalitasnya. Secara normatif, pernyataan itu tampak sebagai respons prosedural. Namun dibaca lebih dalam, ini adalah sinyal politik bahwa relasi sipil-militer kembali menjadi arena tarik-menarik kewenangan […]
Kerugian negara kasus tata kelola minyak kembali menjadi pusat perdebatan hukum setelah tim advokat dalam perkara ini secara terbuka mempertanyakan validitas perhitungan kerugian negara yang digunakan penuntut. Pernyataan ini bukan sekadar bantahan teknis di ruang sidang, melainkan sinyal perlawanan terhadap cara negara mendefinisikan “kerugian” dalam kasus besar sektor energi sektor yang sejak lama menjadi medan […]
Peran JPN Kajati Jatim kembali masuk ke sorotan setelah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., memimpin ekspose enam permohonan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) yang berlangsung secara virtual di Surabaya. Aktivitas yang tampak teknis ini sejatinya adalah manuver kekuasaan hukum yang mampu mengarahkan arah kebijakan publik melalui instrumen yuridis yang dibangun di […]
OTT KPK Banjarmasin merebut perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan terbaru di Kalimantan Selatan (Kalsel). Operasi yang melibatkan pejabat pajak ini bukan sekadar headline hukum biasa ini adalah sinyal kuat bahwa jaringan kekuasaan dan ekonomi masih bermain di balik kebijakan perpajakan Negara. OTT KPK Banjarmasin Menangkap Pejabat Pajak […]
Sudewo tersangka KPK menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda. Meski status hukum sudah naik, Partai Gerindra menegaskan bahwa Sudewo masih tercatat sebagai kader. Secara resmi, KPK menyampaikan penetapan tersangka ini sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun secara politik, kasus ini langsung menyeret partai ke pusaran krisis citra, […]
Pemilihan hakim MK kembali menjadi sorotan setelah DPR dinilai mengubah mekanisme pengusulan hakim konstitusi menjadi semakin longgar dan kontroversial. Perbedaan mencolok antara proses pemilihan di masa lalu dan praktik yang terjadi sekarang memunculkan kritik keras dari berbagai kalangan. Secara resmi, DPR berdalih memiliki kewenangan konstitusional dalam mengusulkan hakim MK. Namun secara politik, perubahan pola ini […]
Adies Kadir jadi Hakim MK menjadi sorotan setelah Partai Golkar menegaskan bahwa penunjukan tersebut tidak akan mengganggu kekuatan internal partai. Pernyataan itu disampaikan oleh elite Golkar yang menekankan bahwa partai berlambang pohon beringin memiliki stok kader melimpah untuk mengisi berbagai posisi strategis. Secara resmi, pengangkatan Adies Kadir dipandang sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap kader partai. […]
KPK duga pemerasan Sudewo yang terjadi di 21 kecamatan dengan nilai mencapai Rp54 miliar. Dugaan ini disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mengungkap pola penarikan dana yang diduga bersifat sistematis di tingkat kecamatan. Secara resmi, KPK menyampaikan perkara ini sebagai bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun secara politik, dugaan pemerasan ini membuka tabir […]
MK tolak uji materiil UU TPKS dan menegaskan bahwa hak-hak korban kekerasan seksual tetap dijamin dalam kerangka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah norma dalam UU TPKS tidak beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Secara resmi, putusan ini dipahami sebagai penguatan posisi undang-undang tersebut. Namun dalam […]
