hakim MK usulan MA harus berkualitas reputasi MA menjadi seruan tajam yang disampaikan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam siaran pers yang dirilis pada 6 Februari 2026, kelompok ini mendesak Mahkamah Agung memastikan bahwa calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diusulkan oleh MA benar-benar berkualitas dan mampu menjaga wajah serta reputasi lembaga peradilan tertinggi itu di mata publik.
Pernyataan ini muncul di tengah proses seleksi calon hakim konstitusi pengganti hakim yang akan memasuki masa pensiun pada April 2026. Siaran pers tersebut bukan sekadar rekomendasi teknis, melainkan membaca jauh ke dalam implikasi politik dan hukum dari cara lembaga peradilan memilih juru hukum tertinggi negara.
Pernyataan hakim MK usulan MA harus berkualitas reputasi MA menjadi penting karena menyentuh dua isu strategis: kredibilitas lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ketika lembaga masyarakat sipil mengatakan bahwa proses seleksi internal belum jelas dan berpotensi merugikan reputasi pengadilan, pesan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara idealisme reformasi peradilan dan realpolitik lembaga yudisial. Ini bukan sekadar kritik teknis, tetapi refleksi atas kekuasaan simbolik yang melekat pada struktur peradilan Indonesia.
hakim MK usulan MA harus berkualitas reputasi MA: Benturan Kekuasaan Yudisial
Kelompok sipil menyatakan bahwa Mahkamah Agung berperan strategis dalam mengajukan calon hakim MK, tetapi proses yang berjalan saat ini menunjukkan beberapa kelemahan struktural. Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa sistem seleksi internal di MA belum sepenuhnya transparan dan profesional. Oleh karena itu, jika calon yang diajukan tidak benar-benar berkualitas, ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap MA dan juga terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penopang demokrasi.
Pesan ini merupakan kritik terhadap budaya yudisial yang bisa saja reproduktif dan eksklusif, sehingga menghadirkan calon yang hanya memenuhi syarat administratif, bukan yang benar-benar layak dari sudut kompetensi, integritas, dan perspektif hak asasi manusia.
Mengapa hakim MK usulan MA harus berkualitas reputasi MA Dipersoalkan
Siaran pers dari YLBHI dan koalisi lembaga mencatat bahwa penyusunan daftar calon yang dilakukan oleh MA terjadi tanpa mekanisme seleksi yang jelas di dalam tubuhnya sendiri. Dalam konteks ini, hakim MK usulan MA harus berkualitas reputasi MA menjadi peringatan yang perlu didengar oleh publik luas karena MK, lebih dari sekadar lembaga yudisial, berperan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi melakukan check and balances terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Menurut koalisi yang sama, calon yang diajukan harus tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi serta sensitivitas terhadap hak asasi manusia. Kriteria ini penting karena tugas hakim konstitusi banyak bersinggungan dengan pengujian undang-undang dan persoalan hak dasar warga negara.
Reputasi MA Dipertaruhkan dalam Pemilihan Hakim MK
Siaran pers tersebut menekankan bahwa reputasi hakim MK usulan MA harus berkualitas reputasi MA dapat “naik atau runtuh” tergantung bagaimana lembaga ini mengajukan calon hakim MK. Ketika lembaga berwenang gagal memilih calon berkualitas, hal ini dapat mencerminkan kegagalan pimpinan lembaga dalam menjaga marwah peradilan.
Isu reputasi ini kian relevan jika dilihat dari data survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap MA pernah meningkat dari tahun ke tahun. Namun, momentum itu bisa hilang jika proses seleksi hakim konstitusi tidak dilakukan secara objektif dan mempertimbangkan kebutuhan demokrasi dan pemerintahan yang adil.
Dampak Politik dan Hukum dari Pilihan Hakim Konstitusi
Keputusan Mahkamah Agung dalam mengajukan calon hakim konstitusi bukan sekadar urusan internal peradilan. Ia memiliki dampak langsung terhadap struktur dan arah pengambilan keputusan hukum di tingkat tertinggi. Hakim konstitusi bertugas menentukan apakah undang-undang sesuai dengan konstitusi, dan putusan tersebut akan berdampak luas bagi kehidupan hukum dan politik negara.
Dalam konteks ini, frase hakim MK usulan MA harus berkualitas reputasi MA berarti bahwa kualitas calon berimpilikasi pada legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Di tengah krisis kepercayaan terhadap pejabat negara dan institusi, pemilihan hakim yang memenuhi kriteria tersebut menjadi persoalan politik yang krusial.
Isu hakim MK usulan MA harus berkualitas reputasi MA bukan sekadar kritik normatif terhadap prosedur internal, tetapi merupakan panggilan politik bagi Mahkamah Agung untuk menegaskan komitmen terhadap sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Keputusan yang diambil hari ini akan mempengaruhi wajah peradilan Indonesia di masa depan, dan dengan demikian harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan merit.
Baca Juga : Prabowo Ancam Mantan Bos BUMN Siap Siap Dipanggil Kejaksaan
